pikiranriau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar memprioritaskan penanganan banjir sebelum merealisasikan rencana pembelian telepon seluler (ponsel) bagi seluruh Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru.Menurutnya, meski program pemberian ponsel merupakan salah satu janji politik Wali Kota Pekanbaru dan bertujuan memperkuat pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tetap harus mendahulukan program yang lebih mendesak dan berdampak luas bagi warga."Prinsipnya sepanjang itu memang untuk kepentingan masyarakat, pemerintah kota ini kita dukung," kata Zulfan Hafiz, Senin (27/7/2026).Politisi Partai NasDem itu mengatakan, pemerintah perlu mengkaji sejauh mana efektivitas pemberian ponsel kepada Ketua RT dan RW dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan satu handphone itu banyak manfaatnya untuk masyarakat atau tidak?" ujarnya.Zulfan mengakui bahwa program pembagian ponsel merupakan bagian dari komitmen politik Wali Kota Pekanbaru. Namun, menurutnya masih ada janji politik lain yang jauh lebih mendesak untuk segera diwujudkan, yakni penyelesaian persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi masalah utama di sejumlah kawasan Kota Pekanbaru."Bagaimanapun salah satu janji politik wali kota memang pemberian handphone. Tapi ada satu janji politik yang sangat krusial, yaitu masalah banjir," tegasnya.Jangan Biarkan Jalan Terus Tergenang BanjirIa menilai kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.Karena itu, Pemko Pekanbaru diminta mempertimbangkan program mana yang lebih mendesak untuk direalisasikan terlebih dahulu."Nah ini tentu mana yang jauh lebih utama, handphone dulu atau banjir yang diprioritaskan. Karena ini menyangkut anggaran semuanya," katanya.Zulfan menegaskan, sikap tersebut bukan berarti DPRD tidak mendukung keberadaan RT dan RW.Menurutnya, RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan.Prinsipnya kita tidak mempersulit pemerintah. Jangan nanti kita dianggap tidak mau mendukung RT dan RW, bukan seperti itu," ucapnya (*)