pikiranriau.com -Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, mengapresiasi kinerja Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang berjalan di setiap Kelurahan sejak 2 Juli 2025 lalu.
Meski kinerja berjalan cukup bagus, Komisi IV DPRD Pekanbaru merasa ada yang perlu dibenahi, terutama usulan agar Pemko Pekanbaru mencari nomenklatur atau pola yang tepat bagi LPS agar nantinya bisa diberikan bantuan subsidi melalui APBD.
"Luar biasa program (LPS) ini, hanya saja di lapangan perlu banyak evaluasi, terutama soal sosialisasi," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois, usai menggelar RDP bersama DLHK Kota Pekanbaru, Senin (25/8/2025) kemarin.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan, mengakui jika dalam teknis bekerja, ada beberapa kendala yang dialami oleh LPS.
"Saran-saran dari Komisi IV tadi sangat bagus, nanti akan kita laporkan kepada pimpinan dan coba kita jalankan," ucap Reza.
Reza menjelaskan, saat ini LPS sudah di bawah koordinasi DLHK Kota Pekanbaru. Tercatat 83 LPS di kelurahan telah terbentuk dan aktif melakukan pengangkutan sampah rumah tangga maupun usaha.
Bahkan saat ini, LPS jiga memungut iuran di rumah-rumah warga dan juga badan usaha yang berada di wilayah kerja masing-masing.
Meskipun, beberapa titik tertentu di lapangan masih ditemukan ada sampah yang dibuang sembarangan seperti di Jalan Kutilang Sakti, Panam.
"Sampai sampah itu menutup akses jalan karena ada sampah dari luar wilayah mereka. Setelah ditelusuri, ternyata benar ada warga yang membuang sampah sembarangan. Kami koordinasi bersama Satpol PP sudah memberikan sanksi denda Rp150 ribu per orang," terangnya.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois didampingi Sekretaris Komisi Roni Amriel beserta anggota lainnya Sovia Septiana, H Ervan, Hamdani, Nofrizal, Achmad Faisal Reza, Faisal Islami, Pangkat Purba, Zulfan Hafiz, dan Zulfahmi.***