pikiranriau.com - Pasca dilaksanakannya paripurna laporan reses anggota DPRD Pekanbaru pada hari Senin (32/08) lalu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Dikky Suryadi Khusaini mengingatkan Pemko Pekanbaru agar seluruh E-pokir yang sudah diajukan dan disahkan bisa direalisasikan.Pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat harus merata, dan tidak boleh tebang pilih.Berdasarkan hasil laporan reses kedua tahun anggaran 2026, permasalahan infrastruktur masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Pekanbaru.Mulai dari perbaikan jalan rusak, pembangunan parit atau drainase, semenisasi, pembangunan jembatan serta akses pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Pekanbaru.Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, M. Dikky Suryadi Khusaini mengingatkan Pemko Pekanbaru agar merealisasikan seluruh usulan E-Pokir dari anggota DPRD Pekanbaru.Dirinya meminta, realisasi pembangunan ke masyarakat harus merata dan tidak boleh tebang pilih. "Selama ini saya melihat, pembangunan hanya diprioritaskan pada masyarakat yang berada di daerah perkotaan saja.Sedangkan mereka yang berada di daerah Tenayan Raya, dan Rumbai atau daerah pinggiran, masih belum tersentuh pembangunan. Kita telah melakukan reses di 12 titik kemarin, kali aja sebanyak 50 anggota dewan, ini kan memang kondisi riil dilapangan.Jangan hanya yang viral saja yang dikerjakan, kerjakan yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan ada tebang pilih dalam pembangunan, karena semua masyarakat bayar pajak," Ungkap Dikky kepada Media ini, Kamis (02/09).Dikky menambah, Pemko Pekanbaru tahun ini seharusnya sudah bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur lebih banyak ke masyarakat karena sudah tidak ada beban hutang tunda bayar. "Jika pada tahun lalu ada beban hutang tunda bayar sebesar Rp 400 miliar lebih, namun tahun ini kan sudah tidak ada. Tolong perhatikan lagi masyarakat kita, karena mereka sudah cukup banyak kecewa selama ini," Tutup Dikky.Usulan pembangunan ke pemerintah, bisa diajukan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang dan E-pokir anggota DPRD Pekanbaru. Hanya saja, usulan pembangunan melalui anggota dewan tersebut sering diabaikan pihak Pemko Pekanbaru atau tidak direalisasikan. *