pikiranriau.com- Putri Varadina resmi dilantik dan mengucap sumpah/janji sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2024-2029, Jum'at (6/9/2024) di Ruang Paripurna Balai Payung Sekaki.
Putri Varadina merupakan salah satu wajah baru Anggota DPRD Kota Pekanbaru terpilih dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Bukit Raya -Sail.
Pada pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu, Putri berhasil meraih sebanyak 3.637 suara dan raihan suaranya menjadi tertinggi ketiga di Dapil 4.
"Alhamdulillah, pada hari ini kami telah dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2024-2029. Mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam proses pembangunan kota Pekanbaru," kata Putri usai pelantikan.
Putri Varadina menyatakan akan fokus dalam menjalankan tugas atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Terutama soal pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.
"Tentu kami nantinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan membahas berbagai persoalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Kita tidak bisa bekerja tanpa regulasi yang jelas karena itu ada pertanggungjawabannya," ucapnya
Putri mengaku siap ditugaskan di komisi mana saja. Yang terpenting adalah dapat menjalankan amanat dengan baik.
"Untuk prioritasnya, nanti kita sesuaikan di komisi dulu karena saat ini belum ada komisi. Dimana partai menugaskan kita, nanti disitu akan kita prioritaskan," ujarnya.
Putri menegaskan dirinya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil 4. Salah satunya perbaikan infrastruktur seperti jalan berlubang dan saluran drainase di lingkungan masyarakat masih menjadi PR yang perlu dibenahi.
"Mudah-mudahan kita dan pemerintah kota bisa bekerjasama, bersinergi dan bertindak cepat," tegasnya.
Srikandi Golkar ini juga memiliki keresahan sendiri terhadap dengan nasib anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena terkendala sistem zonasi sekolah.
"Kalo sekarang permalasahanya itu batasan jarak sekolah (zonasi), itu ada beberapa tempat yang menjadi permasalahan, anak itu berprestasi tapi karena terkena zonasi, dia terhalangi. Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan atau aturan baru yang bisa membantu masyarakat tanpa terikat dengan zonasi. Begitu juga soal pelayanan kesehatan masyarakat itu masih menjadi PR," tutup Putri. ( ***)