pikiranriau.com- Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa diminta untuk mengubah sistem pengelolaan sampah di Pekanbaru dari swastanisasi ke swakelola pada tahun depan. Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan usai Pj Walikota Pekanbaru Risnandar bersilaturahmi ke Kantor DPRD Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Nurul mengatakan, penanganan sampah kedepannya harus mampu dikelola dengan baik oleh pihak Kecamatan, Kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Jangan sampai lagi dikelola oleh pihak ketiga.
"Jangan dikasihkan ke pihak ketiga lagi, dan kenapa kita harus memberikan anggaran APBD kita kepada pihak ketiga lebih besar, tapi kinerjanya begitu-begitu saja tidak ada peningkatan," kata Nurul, Senin (3/6/2024).
Nurul menyinggung banyaknya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pungutan retribusi sampah. Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi soal persampahan, terus menyuarakan agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara swakelola.
"Retribusi, itu pasti. Pengangkutan sampah ini kenapa kita harus mengeluarkan APBD terlalu besar juga dengan anggaran hampir Rp80 sampai 90 Miliar di 2024," ujarnya.
Politisi Gerindra ini menyebut, Pemko Pekanbaru seharusnya mengalihkan kembali ke sistem swakelola sampah mengingat anggaran penanganan sampahnya jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan jasa pihak ketiga.
"Ya, seharusnya kita menghemat lebih dari separoh itu, bisa dihemat kalau swakelola. Kenapa? Karena di zaman walikota sebelumnya ini sudah terbukti, bisa meningkatkan pendapatan kita lagi dan bukan malah menyedot anggaran APBD kita," terang Nurul. (***)