Pikiranriau.com, Pekanbaru -Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar rapat kerja (hearing), dengan Dishub Pekanbaru, di ruang Komisi IV, Senin (9/10/2023).
Hearing ini fokus membahas R-APBD 2024, terutama mengenai program kegiatan dan anggaran yang diposkan di Dishub Pekanbaru.
Hearing dipimipin Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan, yang juga hadir anggotanya Komisi IV lainnya, Robin Eduar, Roni Pasla, Masni Ernawati, dan Wan Agusti.
Sementara dari Dishub, langsung dihadiri Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso, di dampingi para kepala bidangnya.
Seperti diketahui, anggaran yang disiapkan untuk Dishub Pekanbaru dalam R-APBD 2024 sebesar Rp 137,950 miliar. Dalam pemaparan Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso di hadapan Komisi IV, dari postur anggaran yang ada, sekitar Rp 129,218 miliar, itu merupakan belanja rutin.
Artinya, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp 8 miliar lebih untuk kegiatan-kegiatan. Termasuk halnya kegiatan dan program yang wajib.
"Ini sudah kita susun programnya, dan kita bahas bersama dalam rapat kerjanya ini," terang Yuliarso dalam hearing.
Rincian belanja rutin yang menghabiskan anggaran Rp 129,218 miliar tersebut masing-masing, untuk gaji dan tunjangan PNS Rp 12,620 miliar, untuk Pokir (pokok-pokok pikiran) Rp 2,1 miliar.
Selanjutnya, pembayaran tunda bayar tahun 2022 Rp 13,289 miliar, tagihan listrik 12 bulan Rp 68,400 miliar, serta hutang listrik 13 bulan sebesar Rp 23,090 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan menjelaskan, bahwa semua usulan anggaran Dishub untuk APBD 2024 ini, akan dibahas lagi secara rinci oleh Komisi IV. Terutama soal anggaran yang diposkan untuk tunda bayar dan hutang tagihan listrik.
Sebab, anggaran sebesar itu harus tahu peruntukkannya, untuk tunda bayar apa, plus hutang tagihan listrik yang mana yang harus dibayarkan. Apalagi masih ada kegiatan yang wajib, harus dilaksanakan Dishub tahun depan.
"Jadi rincian anggaran ini akan kami kupas lagi. Kan masih ada waktu. Kita inginkan, anggaran Dishub ini tepat sasaran, efektif dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak," sebut Nurul Ikhsan.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD lainnya Robin Eduar. Politisi PDI-Perjuangan ini justru menitikberatkan kepada tagihan listrik. Dia meminta Dishub memaparkan secara komprehensif, jumlah PJU (penerangan jalan umum) yang aktif, dan yang tidak aktif sama sekali.
"Jumlah ini (tagihan listrik) harus dipaparkan Dishub, karena raihan pajak dari PJU ini cukup besar setiap bulannya. Artinya, apakah sama dengan jumlah ril. Kita inginkan ini," katanya.
Untuk diketahui, Komisi IV DPRD juga menyinggung soal parkir tepi jalan umum dalam hearing tersebut. Sebab, masyarakat sudah dibuat resah soal pungutan dan lokasi parkir yang menjamur di Kota Pekanbaru. Komisi IV meminta, agar Dishub bisa menertibkan parkir ini.(***)Galeri Foto :Foto : Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan (batik biru) saat memimpin HearingFoto : Anggota DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar saat bertanya kepada Kadishub PekanbaruFoto : Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso, di dampingi para kepala bidangnya yang hadir saat rapatFoto : Pihak Dishub Pekanbaru yang hadir saat rapat hearing